Umumkan Soal Denda 100Juta Hingga Bui 1 Tahun Jika Perkantoran Tetap Buka Saat PSBB, Anies Baswedan Tuai Hujatan, Kenapa?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan akan menindak tegas perusahaan maupun pelaku usaha yang tetap beroperasi saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku mulai Jumat (10/4) besok.

Anies menjelaskan, Pemprov DKI bersama TNI dan polisi akan mengerahkan kekuatan untuk menertibkan perusahaan yang masih 'nakal' dan tak mengindahkan aturan.

"Nanti ada pengawasan, penertiban dan kita akan kerahkan seluruh kekuatan di Pemprov, TNI, dan polisi untuk kita tertibkan," kata Anies dalam wawancara eksklusif bersama kumparan, Kamis (9/4).

Sponsored Ad

Anies Baswedan saat konferensi pers di Pendopo Balai Kota Jakarta, Rabu (8/4). Foto: Dok. Pemprov DKI Jakarta

Ia mengingatkan, perkantoran yang masih memaksakan pegawainya masuk bisa meningkatkan risiko penularan virus corona. Jika perkantoran tidak bisa diajak kerja sama dalam penegakan aturan, maka upaya menanggulangi penyebaran corona pun tidak akan efektif.

Selain itu, Anies mengingatkan potensi hukuman yang akan didapatkan perusahaan jika tidak menjalankan aturan. Hukuman tersebut tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Sponsored Ad

"(Dalam) Pasal 93, yang memberikan denda sebesar Rp 100 juta dan hukuman setahun maksimal. Itu bisa dikenakan," ucap Anies.

Pengendara motor berhenti di kawasan Terminal Blok M, Jakarta, yang terlihat sepi, Jumat (27/3/2020). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Sponsored Ad

Berikut isi pasal yang dimaksud Anies:

Pasal 93

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

"Artinya, kalau diingatkan tidak bisa (patuh), pasti bisa diproses hukum. Dan kepolisian, kejaksaan siap memproses ini apabila tak dilaksanakan," lanjutnya.

Sponsored Ad

Anies sebelumnya telah mengeluarkan Seruan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19). Dalam surat tersebut, Anies meminta seluruh kegiatan perkantoran sementara waktu menutup operasionalnya

Ia juga telah merincikan 8 sektor perkantoran yang tetap boleh beroperasi saat PSBB di Jakarta. Rinciannya adalah:

1. Kesehatan

2. Pangan (makanan dan minuman)

3. Energi (air, gas, listrik, pompa, bensin)

Sponsored Ad

4. Komunikasi (jasa komunikasi dan media komunikasi)

5. Keuangan dan perbankan, termasuk pasar modal

6. Kegiatan logistik distribusi barang

7. Kebutuhan ritel (warung, toko kelontong yang biasa beri bantuan warga)

8. Industri strategis di kawasan Jakarta

Saat itu terlihat para wartawan yang meliput berdempetan dan berkerumun. Tidak ada jarak fisik minimal satu meter seperti dianjurkan oleh WHO. Apalagi topik konferensi pers itu sendiri soal physical distancing. 

Sponsored Ad

Hal ini tengah dikritisi warganet di sosial media seperti @andi_chairil melalui tweet yang kini telah disukai ratusan orang.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta juga mengecam acara tersebut. Ketua AJI Jakarta Asnil Bambani  menilai kegiatan pengumpulan massa itu bertentangan dengan imbauan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang menggarisbawahi pentingnya menjaga jarak fisik

Sponsored Ad

Asnil mengatakan, pelanggaran cara pengaturan konferensi pers pemprov itu bisa diancam pidana satu tahun penjara karena dianggap menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, sesuai Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. "AJI Jakarta memprotes keras Pemprov DKI Jakarta yang masih mengadakan konferensi pers secara tatap muka, tidak menggunakan metode daring," ujarnya.

Sebagian warganet juga berpendapat senada, bahwa acara yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan itu tidak memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Tidak hanya wartawan yang terlihat berkerumun, tetapi para narasumber yang hadir juga tampak tidak menjaga jarak satu sama lain. 

Sponsored Ad

Ketika PSBB yang disampaikan pada acara itu melarang terjadinya kerumunan di atas lima orang, acara tersebut malah mengumpulkan banyak orang. 

Salah seorang warganet merespon dan menyarankan agar Pemprov DKI mencontoh yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. 

Sponsored Ad

Konferensi pers digelar sambil menerapkan physical distancing dengan memberi jarak cukup antar para wartawan. Peristiwa tersebut dapat dilihat dari foto yang diunggah melalui tweet oleh @johontv dibawah.

Sumber: Line TodayLine Today

Kamu Mungkin Suka